Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengelak ketika diminta penjelasan atas pernyataannya pada Selasa (21/11) kemarin yang menyebut bahwa tim gubernur pada periode kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibiayai oleh swasta.
Menurut Anies, persoalan bukan hanya pada sumber pembiayaan gaji, melainkan juga pada mekanisme pengangkatan staf gubernur.
"Pertama, pemerintahan ini dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu bukan sekedar mengenai sumber dana dari mana. Tetapi tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) harus jelas," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
Anies menekankan bahwa hal terpenting adalah proses pengangkatan orang-orang yang bekerja untuk gubernur.
"Jangan kita bicara sekedar soal dananya dari mana, (tetapi) pengangkatannya. Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur," kata Anies.
Dengan demikian, Anies memastikan bahwa seluruh anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hasil bentukannya akan memiliki surat pengangkatan.
Selain tupoksi dan pertanggungjawaban yang jelas, kata Anies, konsekuensi dari pengangkatan itu adalah fasilitas dan gaji yang sesuai untuk TGUPP. Menurut Anies, cara seperti itu dapat mencegah terjadinya segala praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola.
"Ketika kita berbicara tentang sebuah tim gugus tugas maka bukan sekedar dari mana dananya, tapi ada SK-nya (surat keputusan) tidak? Ada surat pengangkatannya tidak?" kata Anies.
Selasa (22/11) kemarin, Anies menyebut ada persoalan transparansi di pemerintahan terdahulu soal pembayaran Tim Gubernur.
"Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu. Dulu dibiayai oleh siapa (tim gubernur)? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan, dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang," kata Anies kemarin.
Anies menyatakan bahwa anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp28 miliar yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 adalah bentuk transparansi anggaran dalam pemerintahannya.
"Kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur. Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, membantu percepatan pembangunan, justru dibiayai swasta, maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi," kata Anies.
Sumber : www.cnnindonesia.com
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
1 comments:
Click here for commentsHallo semua ayo kita kunjungin KELINCI99 dengan 4 pasaran TOGEL ( Sydney, Singapure, Hongkong dan Toto Macau *News* ) dan juga 12 permainan casino live yang bisa di mainkan dengan hanya 1 Userid saja, silahkan langsung daftarkan diri anda dan nikmati seru nya bermain bersama kami dan menangkan hadiah2 menarik lain nya untuk minimal deposit hanya 20rb dan minimal withdraw 50rb ayo silahkan langsung daftar dan merapat ya temen2 semuanya... pin bb 2B1E7B84
ConversionConversion EmoticonEmoticon