Jakarta, CNN Indonesia -- Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) , yang juga ketua DPR, diharap tak menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Harapan itu disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menanggapi hilangnya Setnov sejak Rabu (15/11) malam. Setnov hendak dipanggil paksa oleh KPK semalam, sebelum diketahui telah pergi dari kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.
"Jangan sampai Ketua DPR jadi DPO, padahal ancaman jemput paksa saja sudah tidak elok untuk beliau yang berstatus demikian tinggi dan terhormat," tutur Husain dalam keterangan tertulis kepada wartawan.
Menurut Husain, Setnov harusnya memberi contoh yang baik dalam menghadapi kasus dugaan korupsi. Sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, ia diharap bisa memberi teladan hukum dan sikap tertib dalam bernegara.
Husain yakin akan menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Ia memandang masih ada kesempatan bagi Setnov untuk berbuat yang terbaik dalam menghadapi kasusnya.
"Sangat disayangkan jika seorang pimpinan lembaga tinggi negara tidak mampu memberi teladan hukum dan sikap tertib dalam bernegara, karena seharusnya beliau memberi contoh," katanya.
Kediaman Setnov telah didatangi puluhan penyidik KPK didampingi brigade mobil (brimob) sejak lepas pukul 21.00 WIB Rabu malam. Namun, dini hari penyidik KPK terlihat keluar dari kediaman politikus Partai Golkar itu tanpa sang pemilik Setnov.
Penyidik KPK disebut mengambil rekaman kamera pemantau (CCTV) pos penjagaan kediaman Setnov.
"Itu decoder kecil saja, tidak ada mengambil yang lain," kata kuasa hukum , Fredrich Yunadi di kediaman kliennya, Kamis dini hari.
Sumber : www.cnnindonesia.com
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon