KPK berkomitmen mengusut tuntas kasus proyek e-KTP meskipun hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. KPK tetap akan menginvestigasi kasus proyek e-KTP.
"Setidaknya ada dua hal akan dilakukan. Pertama, penanganan kasus e-KTP akan tetap berjalan terus. KPK tetap melakukan investigasi proses penyidikan maupun proses persidangan sedang berjalan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta.
Febri mengatakan pihak yang diduga terlibat kasus tersebut harus bertanggung jawab. Sebab, KPK akan memproses kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
"Pihak lain diduga terlibat dan harus bertanggung jawab indikasi korupsi tidak mungkin kami biarkan, tetap kami proses juga. Hal kedua, kami akan membahas dan diskusi lebih lanjut sesuai hukum berlaku," ucap Febri.
AGEN BOLA ONLINE TERJAMIN DAN TERPERCAYA
Mengenai putusan yang harus menghentikan penyidikan Novanto, KPK mengaku menghormati putusan sidang praperadilan ini.
"Ada beberapa putusan sebenarnya mengatakan kurang-lebih sama menyatakan proses penyidikan tidak sah alasan tertentu. Putusan tersebut wajib kami hormati sebagai penegak hukum institusi peradilan menjadi pembahasan lebih lanjut apa yang akan dilakukan," kata Febri.
Dalam vonis praperadilan yang dibacakan sore tadi, hakim Cepi menyatakan status tersangka Novanto tidak sah. Cepi mengabulkan sebagian permohonan Novanto.
Cepi pun menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, Cepi mengatakan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.
"Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto," ucap Cepi
"Setidaknya ada dua hal akan dilakukan. Pertama, penanganan kasus e-KTP akan tetap berjalan terus. KPK tetap melakukan investigasi proses penyidikan maupun proses persidangan sedang berjalan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta.
Febri mengatakan pihak yang diduga terlibat kasus tersebut harus bertanggung jawab. Sebab, KPK akan memproses kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
"Pihak lain diduga terlibat dan harus bertanggung jawab indikasi korupsi tidak mungkin kami biarkan, tetap kami proses juga. Hal kedua, kami akan membahas dan diskusi lebih lanjut sesuai hukum berlaku," ucap Febri.
AGEN BOLA ONLINE TERJAMIN DAN TERPERCAYA
Mengenai putusan yang harus menghentikan penyidikan Novanto, KPK mengaku menghormati putusan sidang praperadilan ini.
"Ada beberapa putusan sebenarnya mengatakan kurang-lebih sama menyatakan proses penyidikan tidak sah alasan tertentu. Putusan tersebut wajib kami hormati sebagai penegak hukum institusi peradilan menjadi pembahasan lebih lanjut apa yang akan dilakukan," kata Febri.
Dalam vonis praperadilan yang dibacakan sore tadi, hakim Cepi menyatakan status tersangka Novanto tidak sah. Cepi mengabulkan sebagian permohonan Novanto.
Cepi pun menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, Cepi mengatakan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.
"Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto," ucap Cepi
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
Related Post
Politikus PDIP Usul KPK Dibekukan, Mahfud MD: Rakyat Bisa Melawan
Politikus PDIP Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan sebagai tindak lanjut temuan Pansus Hak 
Kasus Korupsi, Eks Presdir Pertamina Trans Kontinental Segera Disidang
Kejaksaan Agung melimpahkan tahap II berkas mantan Presiden Direktur PT Pertamina Trans Konti
Tim Penyelidik Dipolisikan, KPK Siapkan Tim Hukum
KPK memastikan memberikan bantuan hukum untuk 2 orang penyidik dan satu penyelidik KPK yang dilap
KPK Tegaskan Perekayasa Fakta Kasus Setnov Bisa Dipidana
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, siapapun pihak yang beru
ConversionConversion EmoticonEmoticon