Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan soal reklamasi. Ia juga mengusulkan kepada Jokowi untuk duduk bersama dengan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang sebentar lagi akan dilantik menjadi gubernur-wagub DKI.
"Kalau saya saran begini, yah supaya tidak mendatangkan kecurigaan lebih lanjut tentang reklamasi karena pernah ada kasus di KPK lalu KPK menghentikannya," jelas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
"Ada baiknya Presiden bersabar sedikit untuk menunggu pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru lalu panggil lah gubernur kan anak buahnya presiden juga. Panggil lah Pak Anies dan Sandi untuk silaturahim, panggil lah menteri terkait, duduklah baik-baik," lanjutnya.
Dia mengatakan masalah reklamasi ini bukanlah urusan kecil sebab ada pengaruhnya dengan investasi. Untuk itu Fahri meminta masalah tersebut dibicarakan lebih serius agar tidak ada pihak yang dirugikan.
"Kalau saya kan begini teori saya kita memakai 2 pendekatan. Pertama pengembangan maritim sudah menjadi komitmen pemerintah jadi reklamasi dengan perspektif maritim dengan kajian yang tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan manusia yah silakan saja," terang dia.
Lebih lanjut Fahri mengatakan, reklamasi akan menimbulkan kerugian dari pihak nelayan.
Tapi ini kan jelas ada kerugian lingkungan dan lainnya yang sudah muncul maka itu yang jadi masalah. Maka itu yang saya bilang, bicarakan dulu ini baik selesaikan dan datang dengan keyakinan yang mantap," tutur Fahri.
"Bagaimana dengan nasib orang yang digusur begitu saja, bagaimana nasib nelayan teluk Jakarta. itu semua harus diomongin dan masuk dalam opsi sehingga pejabat yang dapat mandat baru ini bisa meyakinkan masyarakat untuk menerima," sambungnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut menyebut pencabutan itu dilakukan sejak Kamis.
Saya sudah tanda tangani (pencabutan moratorium) pada hari Kamis karena semua ketentuan yang berlaku dari semua kementerian dan lembaga yang terlibat itu tidak ada masalah," kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (9/10/2017).
Luhut mengaku telah mengirimkan surat itu ke Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat disebutnya menyampaikan ucapan terima kasih.
"Kan sudah saya kirimkan, Pak Gubernur bilang makasih," urai Luhut.
Sumber : news.detik.com
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
Related Post
Seorang Warga Pluit Mantan Lurah Adukan Pelanggaran Pergub 171 tentang RT/RW ke Sandi
Sejumlah warga RW 17 Kelurahan Pluit, Penjaringan mengadukan permasalahannya ke Wakil Gubernur DK
Dokumen Kedubes AS di Jakarta Ungkap Kerusuhan Rasial 1965
Sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik. Mengungkap 
Pemukulan Terhadap Kades, Dandim Rembang Resmi Dicopot
Terhitung mulai Minggu (12/11/2017), Letkol (Inf) Darmawan Setiyadi dibebastugaskan dari jaba
Wartawan Dikeroyok Oknum Polisi di Papua, Propam Turun TanganJakarta, CNN Indonesia -- Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) mengamankan anggota polisi dari Sa
ConversionConversion EmoticonEmoticon